INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera mengatasi polemik monarki Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya, ancaman referendum yang diutarakan masyarakat Yogya bisa mengancam keutuhan NKRI.
"Pemerintah harus memahami keinginan masyarakat Yogya. Agar wacana refendum tidak meluas," ujar mantan Anggota DPR RI Saifullah Maksum saat diskusi bertema 'Daerah Istimewa Kecewa' di Jakarta, Sabtu (04/12/2010).
Menurutnya, wacana referendum yang digaungkan sebagian besar masyarakat Yogyakarta saat ini dalam menentukan gubernur dan wakil gubernur bukan solusi yang tepat.
Referendum tidak akan memberikan pendidikan politik cerdas dalam pembeljaran demokrasi. Referendum pun dinilai sangat rentan dengan konflik kepentingan yang justru akan menciderai demokrasi.
Pada saat pembahasan di DPR periode lalu, ucap Saifullah, pembahasan Sultan untuk dipilih atau ditetapkan langsung mengalami jalan buntu. Jika tidak ada yang mengalah, maka polemik ini akan berkepanjangan, yang justru berujung pada disintegrasi bangsa.
"Pada saat pembahasan di DPR periode lalu, hanya partai Demokrat saja yang tidak setuju pada penetapan langsung Sultan menjadi Gubernur," tegas dia.
Saifullah menyarankan, agar pemerintah lebih fokus pada peraturan lainnya. Diantaranya dengan membahas kriteria Sultan yang layak menjadi Gubernur adalah sosok memenuhi kriteria. "Seperti, bagaimana jika ternyata Sultan masih remaja, atau sudah sepuh. Apakah layak jadi Gubernur atau tidak," tandasnya. [irw]
Resources : inilah.com
Free Template Blogger collection template Hot Deals kerapansapi SEO theproperty-developer
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda tentang posting saya dan tinggalkan alamat email/web/blog anda. Atau ingin tuker link? Silahkan aja, saya tidak melihat anda PR berapa, semua boleh. Silahkan pasang link saya dulu, kemudian komentar ya, saya akan link back...Terima kasih..